Penskalaan Infrastruktur Grid

Infrastruktur yang membawa energi terbarukan kepada pengguna di negara berkembang membutuhkan lebih banyak investasi daripada yang didapatnya. Makalah ini menyajikan kerangka kerja baru tentang bagaimana pemerintah dan pelaku sektor swasta dapat menggunakan Pasal 6 Perjanjian Paris untuk mendanai infrastruktur jaringan di negara-negara berkembang. Metodologi yang diusulkan, berpusat pada sistem alokasi berbasis Biaya Rata-Rata Modal Tertimbang (WACC), membahas masalah kritis pembagian pengurangan emisi antara pembangkit energi dan komponen jaringan. Pendekatan ini tidak hanya dapat mempromosikan alokasi kredit emisi yang lebih akurat dan merata tetapi juga dapat memberi insentif investasi dalam proyek-proyek yang menantang dan berdampak tinggi yang sangat penting untuk mempercepat transisi ke energi bersih. Model ini memiliki potensi untuk menyelaraskan insentif investor dengan tujuan Perjanjian Paris, mendorong aliran dana ke daerah-daerah di mana mereka dapat memiliki dampak paling signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim.